Mbay_lensatimur.net – Pada rapat Pengantar Nota Keuangan Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Nagekeo, Fraksi Golkar – Demokrat menyoroti realisasi seluruh komponen belanja daerah yang tidak mencapai target. Hal khusus yang disoroti Fraksi Golkar – Demokrat adalah terkait belanja barang, jasa serta belanja modal yang target realisasinya sangat tidak signifikan.
Hal ini disampaikan Fraksi Golkar – Demokrat dalam rapat paripurna DPRD Nagekeo; Rabu, 07/07/2021 melalui corongnya, Antonius Moti sebagai Ketua Komisi III dan Ketua Fraksi Golkar Demokrat.
Dalam pandangan Fraksi Golkar Demokrat, hal tersebut akibat dari buruknya perencanaan anggaran maupun kegiatan, serta morat maritnya koordinasi antar para pelaku kegiatan, baik itu urusan penyelesaian administrasi, pelaksanaan kegiatan, dan pengawasan yang tidak efektif serta praktek KKN yang sedang terjadi.
“Ketika pemerintah belum efektif serta belum matang dalam proses perencanaan, maka banyak kegiatan yang tertunda dan tidak dapat dilaksanakan”, ujar Anton Moti.
Fraksi Golkar – Demokrat juga mengkritisi Pemerintah Daerah Nagekeo berkaitan dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 140.705.336.621,49 yang meningkat dibandingkan dengan Tahun Anggaran sebelumnya. Hal ini dinilai Fraksi Golkar – Demokrat bahwa pemerintah belum maksimal dan belum matang dalam perencanaan di daerah.
“Percuma kita bahas anggaran dan bahas kegiatan kalau setiap tahun Silpa selalu meningkat. Akhirnya banyak kegiatan yang tertunda karena pemerintah selalu gagal mulai dari proses perencanaan, dan lagi – lagi rakyat yang dikorbankan”, Ungkapnya.
Fraksi Golkar Demokrat juga meminta penjelasan pemerintah berkaitan dengan langkah – langkah konkrit yang sudah dilakukan dalam menjawabi Rekomendasi Pansus LKPJ Bupati Nagekeo Tahun Anggaran 2020 sekaligus meminta sikap Pemda Nagekeo terhadap 2 kasus korupsi yakni kasus masker dan perbekalan pada Dinas Kesehatan Nagekeo serta kasus BPBD yang sudah di tangan kejaksaan.
“Berkaitan dengan 2 kasus korupsi itu, kami dari fraksi Golkar – Demokrat sudah mengusulkan untuk bentuk Pansus, sehingga kita bisa temukan kejelasaannya seperti apa”.Tutup Sekertaris Partai Berlambang Beringin itu.
Penulis : Bambang N
Editor : Efrid Bata
