Ende_Lensatimur.net_ Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Ende Vincent Sangu, SH memberikan pernyataan bahwa pihaknya “mengutuk keras” tindakan beberapa Badan Dinas yang melakukan perekruitan tenaga honorer secara diam-diam yang tidak dilakukan secara transparan dan konstitusional.
Kepada Media ini di Kantor DPRD Ende, Jumat, 15/01/2021; Vincent Sangu menegaskan bahwa ada hal yang perlu kita ketahui bersama, di mana kebijakan pemerintah pusat jelas masih membatasi terkait penerimaan dan perekruitan tenaga honorer.
Hemat Vincent, Hal ini dipicu karena beban fisikal kita yang sangat terbatas sehingga membuat kita kesulitan untuk membiayai pembangunan yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik seperti infrastruktur jalan, Air, pembangunan pendidikan serta penanggulangan bencana covid-19 yang hingga saat ini masih kita rasakan.
Vincent Sangu menambahkan, saat ini fraksi PDIP tengah menelusuri beberapa praktek kegiatan Kolusi dan Nepotisme yang terjadi di Dinas /Badan dalam kaitannya dengan perekruitan tenaga honorer yang dilakukan secara diam – diam sehingga menyebabkan terjadinya penumpukan tenaga honorer di setiap OPD, pungkasnya.
Berdasarkan informasi yang kami peroleh, adapun beberapa Dinas/Badan yang diindikasi melakukan perekruitan tenaga honorer secara diam-diam seperti : Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan dan Kelautan serta ada beberapa dinas lainya.
Terkait dengan perekruitan tenaga honorer yang syarat dengan kolusi dan nepotisme ini, maka Fraksi PDIP meminta kepada Bupati Ende sebagai pemimpin di daerah ini, untuk bisa mengambil langkah dan sikap tegas; agar pola praktek seperti itu tidak boleh ditolerir karena akan berimplikasi terhadap citra Kabupaten Ende. Hal ini penting karena bukan tidak mungkin orang akan menilai bahwa Kabupaten Ende adalah Kabupaten yang syarat dengan kolusi dan nepotisme. Untuk itu harus secepatnya dihindari, agar tetap menjaga marwah dan citra Kabupaten Ende yang jauh dari Kolusi dan nepotisme, ujarnya.
Fraksi PDIP mendesak agar proses perekruitan yang dilakukan oleh manajemen seleksi harus benar-benar transparan dan akuntabel. Kenapa demikian? Karena bagaimanapun publik harus tahu dan melihat bagaimana proses jalannya perekruitan itu secara terbuka. prosedural yang ada benar-benar terbuka, imbuh Vincent Sangu.
Sebuah sistem perekruitan itu harus berdasarkan analisis kebutuhan, bukan berdasarkan kepentingan orang perorangan atau individu; baik yang ada di lembaga politik maupun yang ada di lembaga eksekutif, terang Vincent.
Vincent berharap agar Bupati Ende harus segera memberikan teguran kepada OPD yang telah melakukan perekruitan secara diam-diam, karena itu adalah bentuk tamparan kepada wajah pemerintahan daerah ini. Kami juga di lembaga DPRD ini, tidak ingin Pemerintah Kabupaten Ende berjalan tertatih-tatih, hanya karena adanya OPD yang tidak sejalan dan tidak mampu menjalankan amanah Bupati.
Bupati harus bisa menegur OPD yang bersangkutan, untuk segera menghentikan segala aktivitas berkaitan dengan perekruitan tenaga honorer yang tidak transparan dan akuntabel, dan yang selalu mau memproduksi kolusi dan nepotisme, tegas Vincent.
Apabila nantinya, masih ditemukan hal – hal yang demikian, maka Fraksi PDIP akan menggelar rapat dengar pendapat dengan komisi-komisi serta institusi atau lembaga lembaga terkait agar segera diambil langkah-langkah untuk memberikan rekomendasi politik kepada pihak pemerintah Kabupaten Ende, agar dapat melaksanakan setiap kebijakan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku, tutup Vincent Sangu.
Penulis : Elthon Rete
Editor : Efrid Bata
